Print Friendly and PDF
10.48
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banjar mengalami devisit hingga Rp 136 miliar, akibat penerimaan iuran lebih kecil dibandingkan realisasi pembiayaan pelayanan kesehatan. Sementara itu, kepesertaan BPJS Kesehatan di wilayah Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, rata-rata baru mencapai 49 persen.
"Berdasar data sampai dengan Bulan Oktober 2016, BPJS kesehatan Kota Banjar mengalami devisit Rp 136 miliar lebih. Banyak hal menjadi penyebab, salah satunya menyangkut ketaatan pembayaran premi, serta perubahan data yang tidak dilaporkan," tutur Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar, Dadang.


Dia mengemukakan hal itu usai menandatangi nota kerja sama antara BPJS Kesehatan Banjar dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis, Jumat 9 Desember 2016 di Ciamis. Dadang mengatakan, selain Kota Banjar, wilayah kerja BPJS Cabang Banjar meliputi dua wilayah lain yaitu Ciamis dan Pangandaran.
Penandatangan kerja sama dilakukan Kepala BPJS Cabang Banjar Dadang dengan kepala Disdukcapil Ciamis Adang Darajat. Kerja sama dimaksud dalam hal validasi data peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dadang mengatakan, sampai saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan dari tiga wilayah dengan total penduduk berjumlah 1.997.296 jiwa, yang terdaftar hanya 911.594 peserta. Di Kota Banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 198.429 jiwa, yang terdaftar sebagai peserta 101.016 jiwa. Kabupaten Ciamis jumlah penduduk 1.396.454 jiwa, sebanyak 619.091 peserta Kabupaten Pangandaran, jumlah penduduk 402.413 jiwa, tercatat 191.487 peserta.
Realisasi penerimaan iuran BPJS sampai dengan Bulan Oktober hanya sebesar Rp 68,695 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan yang mencapai Rp 204,997 miliar. Dengan demikian terjadi devisit hingga Rp 136 miliar lebih.
Berkenaan dengan kerja sama tersebut, Dadang mengatakan, validasi data merupakan bahan yang sangat penting terkait dengan BPJS Kesehatan. Salah satu dukungan data tersebut ada di Disdukcapil Ciamis. Sebab untuk program PBJS Kesehatan juga membutuhkan Nomor Induk kependudukan (NIK).
"Kami sangat membutuhkan kualitas data. Untuk program JKN membutuhkan NIK, dan yang punya adalah Disdukcapil. Selama ini kami tidak mendapatkan laporan data kematian, padahal data tersebut sangat penting menyangkut JKN. Jangan sampai kartu yang sudah mati dipakai oleh roang lain," kata Dadang.
Dia juga mengatakan bahwa JKN, tidak hanya untuk orang dewasa atau anak, akan tetapi bayi yang masih dalam kandungan juga sudah mendapat jaminan kesehatan. Peran aktif orangtua, sangat mendukung pelaksanaan program tersebut. "Masih dalam kandung saja sudah mendapat jaminan. Nantinya disebut dengan bayi ibu atau calon bayi nyonya siapa," ungkapnya.
Sementara Kepala Disdukcapil Ciamis Adang Darajat menyambut baik kerjasama tersebut. Sebagai sasama pelayan masyarakat, membutuhkan data yang valid. Data tersebut dapat diakses pada KTP elektronik. Misanya menyangkut Nomor Induk Kependudukan (NIK)
"Sebagai sasama lembaga pelayanan masyarakat, kami juga ingin menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Berkenaan dengan JKN , hal itu membutuhkan NIK yang ada di KTP. Selain itu, kami juga selalu melakukan update kependudukan," kata Adang.
Masukan email Anda untuk Dapatkan Update terbaru dari Subag Program Dinkes Ciamis.Gratis!

Admin adalah Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Terima Kasih atas kesediaan dan waktunya untuk berkunjung serta membaca artikel dan berita dari Situs Kami ini. Salam Sehat Selengkapnya..

0 komentar:

Posting Komentar

Dilarang Menghina, Dilarang Berkomentar berbau konten Pornography, SPAM, Sara, Provokasi, Berkomentarlah dengan Sopan, Bijak dan Santun. Terima Kasih