Print Friendly and PDF
10.54

Dalam rangka menuju terbentuknya Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah dipandang perlu segera dilakukan langkah-langkah percepatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BLUD. Percepatan ini dilakukan agar dapat diberikan keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum terkait jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan utang dan piutang, pengelolaan investasi, pengadaan barang dan/atau jasa, serta perumusan standar, kebijakan, sistem dan  prosedur pengelolaan keuangan
Dasar Hukum yang digunakan untuk pembentukan BLUD Puskesmas :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk penerapan status BLUD pada Puskesmas  adalah sebagai berikut : 

1) Sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 18 Permendagri No.61 Tahun 2007, Kepala Dinas Kesehatan  mengajukan permohonan  untuk dapat menerapkan PPK-BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri dokumen administratif meliputi : 
  • Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat- dibuat oleh KepalaDinas Kesehatan dan Kepala Puskesmasdan diketahui oleh Sekretaris Daerah 
  • Pola tata kelola memuat antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, pengelolaan sumber daya manusia (Pasal 21 Permendagri 61/2007). Hal ini perlu memperhatikan transparansi, akuntabilitas, reponsibilitas dan independensi. *Struktur organisasi - posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung-jawab dan wewenang dalam organisasi; *Prosedur kerja  menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.*Pengelompokkan fungsi yang logis menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern. *Pengelompokan SDM  pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai SDM yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif
  • Rencana strategi bisnis (merupakan rencana strategis 5 (lima) tahunan yang mencakup antara lain visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan atau proyeksi keuangan lima tahunan)  berpedoman pada Pasal 69 sampai 79 Permendagri Nomor 61/2007 dan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 
  • Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi Puskesmas - berpedoman pada PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal) dan PMK Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
  • Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan. Laporan keuangan pokok meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan apabila berbentuk prognosa/proyeksi laporan keuangan terdiri dari prognosa laporan operasional dan prognosa neraca. Prognosa diperuntukkan bagi Puskesmas yang baru terbentuk dengan berpedoman pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia - berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan); 
  • Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Selanjutnya apabila disetujui, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penerapan status PPK BLUD. Penetapan status ini dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap. 
a) BLUD PUSKESMAS secara penuh : diberikan apabila seluruh persyaratan  telah dipenuhi dan dinilai memuaskan 
b)  BLUD PUSKESMAS secara bertahap : diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis terpenuhi namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan /tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;
Status BLUD bertahap diberikan flesksibiltas pada batas batas tertentu yang berkaitan dengan jumlah dana yang dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang serta perumusan standar,kebijakan,sistemdan prosedur pengelolaan keuangan. Tidak diberikan fleksibilitas untuk pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang dan/atau jasa. Batas batas tertentu fleksibilitas ini ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD.

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal ditetapkan. 

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan status BLUD PUSKESMAS  : 

Standar pelayanan minimal dapat diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati untuk selanjutnya dimohonkan penetapannya dalam Peraturan Bupati. Standar Pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan sbb : fokus pada jenis pelayanan, terukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan dan tepat waktu (Pasal 56 Permendagri 61/2007); 

2)   Tarif Layanan : 
BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan (Pasal 57 Permendagri 61/2007). Tarif layanan diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD (Pasal 58 ayat (3) Permendagri Nomor 61/2007). Penetapan tarif perlu mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat. 

3)  Pendapatan dan Biaya BLUD Puskesmas :
     Pendapatan BLUD dapat bersumber dari (Pasal 61 Permendagri Nomor 61/2007): 
  1. Jasa layanan; 
  2. Hibah (berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat). Hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukkannya; 
  3. Hasil kerjasama dengan pihak lain (berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD PUSKESMAS); 
  4. APBD (pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembiayaan APBD); 
  5. APBN (dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain); 
  6. dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diantaranya hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa BLUD, hasil investasi. 
Biaya BLUD terdiri dari : 
Biaya operasional (terdiri dari biaya pelayanan dan biaya umum dan administrasi). Biaya pelayanan terdiri dari : biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya pelayanan lain-lain. Biaya umum dan administrasi terdiri dari : biaya pegawai, biaya administrasi kantor, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya promosi, biaya umum dan administrasi lain-lain.  
biaya non operasional terdiri dari biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya kerugian penjualan aset tetap, biaya kerugian penurunan nilai, biaya non oprasional lain-lain.

4)   Investasi : 
BLUD PUSKESMAS tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati (Pasal 93 Permendagri Nomor 67/2007). Investasi jangka panjang meliputi : penyertaan modal, pemilikan obligasi untuk jangka panjang dan investasi langsung seperti pendirian perusahaan. 

5)   Pengadaan Barang dan/atau jasa :  
Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD PUSKESMAS dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah (Pasal 99 Permendagri 61/2007). 
Apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi, BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnnya dari ketentuan yang berlaku umum. Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari : jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

6)   Pembinaan dan Pengawasan : 
Pembinaan teknis dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pembinaan Keuangan BLUD PUSKESMAS dilakukan oleh DPKD selaku PPKD. Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal  internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Kepala PUSKESMAS. 

7)   Evaluasi dan Penilaian Kinerja : 
Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan  bertujuan mengukur tingkat capaian hasil pengelolaan BLUD PUSKESMAS sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA. Evaluasi dan penilaian kinerja keuangan dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD PUSKESMAS dalam : 
a)  Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas); 
b)  Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas); 
c)  Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); 
d) Kemampuan penerimaan dan jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. 
Evaluasi dan penilaian kinerja non keuangan : 
a)  Persfektif pelanggan; 
Masukan email Anda untuk Dapatkan Update terbaru dari Subag Program Dinkes Ciamis.Gratis!

Admin adalah Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Terima Kasih atas kesediaan dan waktunya untuk berkunjung serta membaca artikel dan berita dari Situs Kami ini. Salam Sehat Selengkapnya..

0 komentar:

Posting Komentar

Dilarang Menghina, Dilarang Berkomentar berbau konten Pornography, SPAM, Sara, Provokasi, Berkomentarlah dengan Sopan, Bijak dan Santun. Terima Kasih